BANYUASIN— Bupati Banyuasin H. Askolani, SH., MH memutuskan agar masyarakat Kabupaten Banyuasin melakukan aktivitas ibadah di Bulan Ramadhan dilakukan di rumah.

Selain itu, selama Ramadhan juga dilarang menggelar safari Ramadhan, Sahur dirumah masing-masing tidak melakukan sahur on the road, Peringatan Nuzul quran ditiadakan, Tidak melakukan itikab 10 hari terakhir di Masjid dan Mushollah, tapi dilaksanakan dirumah masing-masing.

Hal ini disampaikannya berdasarkan keputusan rapat bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banyuasin dan Forkopimda terkait peraturan tentang aktifitas dalam menghadapi Bulan Suci Ramadhan dan Idul Fitri 1441 H yang dilaksanakan di Ruang Rapat Bupati Banyuasin, Senin (20/4/2020).

Hal ini juga sesuai dengan keputusan Kementerian Agama Republik Indonesia, dengan juga mempertimbangkan letak geografis Kabupaten Banyuasin yang berada di jalur perlintasan pulau Sumatera dan Jawa, serta banyaknya warga yang kerja dan sekolah diluar Banyuasin, maka sangat rentan penyebaran covid19.

BACA JUGA  31 Anggota Yonif 141/AYJP Bantu Pemkab Muara Enim Siapkan Tempat Isolasi Pasien Covid 19

Disamping itu Banyuasin saat ini sudah terpapar virus covid 19 dengan 3 warga positif covid19, dan ditambah letak geografis Banyuasin yang berdekatan dengan Palembang yang sudah zona merah covid 19.

Tak hanya itu saja, Sholat Jumat tidak dilaksanakan di masjid dan dapat diganti dengan Sholat Zuhur di rumah masing-masing. Pesantren kilat tidak dibolehkan kecuali menggunakan media elekronik seperti aplikasi zoom

“Untuk sholat idul fitri juga tidak dilaksanakan di Masjid, dilarang Takbir keliling, dan Silaturahmi melalui medsos seperti Video Call,:ucapnya.

Sementara untuk membantu sesama dianjurkan membayar zakat harta segera sebelum Ramadhan. Panitia amil zakat juga dihimbau untuk tidak melakukan kontak fisik dalam pengumpulan ataupun pembagian zakat.

BACA JUGA  Pemkab Banyuasin Diminta Fokus Kembangkan Pertanian dan Perkebunan

“Keputusan ini akan disesuaikan kembali jika suasana sudah tidak wabah lagi, sesuai dengan keputusan pemerintah pusat dan Mejelis Ulama Indonesia (MUI). Nanti Surat Keputusan resmi, akan di bagikan kepada masyarakat melalui camat, kades, lurah dan pengurus masjid agar dapat diketahui oleh masyarakat,”tandas Askolani.

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here