MUARA ENIM- Kepala BKKBN RI, Dr. (H.C) dr. Hasto Wardoyo Sp.OG (K) menyampaikan apresiasi atas keberhasilan pemerintah kabupaten Muara Enim dalam menurunkan angka stunting tahun lalu yang mencapai 2,19 persen dari 3,29 persen.
” Apresiasi setinggi-tingginya kami berikan kepada pemkab Muara Enim yang telah berhasil menurunkan angka stunting dari angka 3,29 menjadi 2,19 persen. Inilah salah satu bentuk keseriusan pemkab Muara Enim khususnya dinas DPPKB kabupaten Muara Enim,”pujinya saat menyampaikan arahan saat menghadiri kegiatan Penguatan dan sinkronisasi peran tim percepatan penurunan stunting (TPPS) dan Tim Pendamping Keluarga (TPK) dalam upaya menyukseskan percepatan penurunan stunting menuju Kabupaten Muara Enim bebas stunting Tahun 2024 yang digelar di Gedung Evi Medaria Grand Ballroom Muara Enim, Selasa (20/12) pagi.
Dalam kegiatan yang digelar Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Muara Enim tersebut, Kepala BKKBN RI Hasto Wardoyo menyampaikan sejumlah kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting dan program Bangga Kencana sekaligus Launching 100 % Kampung KB di hadapan ribuan kader KB dan kader PKK.
Dalam paparannya Hasto banyak menjelaskan dasar-dasar penyebab terjadinya stunting beserta kerugian yang dialami. Dengan harapan para Tim Pendamping Keluarga, Kader KB dan Kader PKK ini dapat mengedukasi masyarakat secara masif sehingga dapat menurunkan angka stunting di Kabupaten Muaraenim dan Provinsi Sumsel.
Dalam arahannya Hasto mengatakan, ada 3 kerugian yang terjadi disebabkan stunting diantaranya yakni pendek atau kerdil sehingga generasi muda akan sulit mendapatkan kesempatan mendaftar seperti TNI atau Polri dan sekolah lain yang mempersyaratkan tinggi badan. Selain itu anak yang stunting juga akan sulit untuk berprestasi dan ketiga rentan mengalami central obesitas atau lebih mudah sakit saat sudah berumur.
Stunting tersebut menurutnya dapat terjadi karena saat dalam kandungan hingga masa balita anak kurang mendapatkan asupan gizi yang tepat. Misalnya kurang protein hewani yang berasal dari telur, ikan dan lain sebagainya.
Selain faktor asupan gizi, pola asuh juga sangat mempengaruhi. “Stunting juga bisa disebabkan lingkungan kumuh dan jamban kumuh, sehingga tidak sehat yang dapat menyebabkan anak-anak rentan sakit sehingga berat badan anak tidak naik dan panjang tidak bertambah. Jadi faktor lingkungan juga berpengaruh,” jelasnya.
Di ujung sambutannya Kepala BKKBN RI itu juga menekankan agar Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di daerah memastikan agar calon pengantin dapat memeriksakan kesehatan.
“Sebab banyak perempuan menderita anemia terutama remaja putri. Sehingga mereka harus periksa HB dulu sebelum menikah. Jika mereka anemia sebaiknya menunda kehamilan lebih dulu agar anak yang dilahirkan tidak stunting,” jelasnya.
Pj bupati Muara Enim Kurniawan AP MSi dalam sambutannya menyampaikan keberhasilan pencapaian dalam penurunan stunting termasuk program-program yang digulirkan pemkab Muara Enim dalam upaya menurunkan dan mencegah stunting pada anak di kabupaten Muara Enim.
Namun demikian, untuk pencapaian lebih maksimal lagi hingga penekanan angka stunting secara menyeluruh hingga tuntas ditahun-tahun mendatang, dibutuhkan peran semua pihak.
” Dari data BPS tahun 2019 ada 1163 balita yang mengalami stunting. Ini menjadi PR kita untuk menuntaskanya,”ungkap pj bupati
” Sejauh ini Pemkab Muara Enim telah 100 persen menggulirkan program kampung KB disetiap desa. Terobosan program ini diharakan dapat berperan aktif dalam menurunkan stunting,”timpalnya.
Sementara itu Wakil Gubernur (Wagub) Sumsel H. Mawardi Yahya yang juga Ketua Pelaksana TPPS Provinsi Sumsel menyampaikan apresiasi kepada Kepala BKKBN RI Bpk. Dr. (H.C). Dr. Hasto Wardoyo. SP, OG (K) dan Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pembangunan Keluarga Nopian Andusti, SE, MT yang telah berkenan hadir pada kegiatan di Bumi Sriwijaya.
Saat ini Mawardi Yahya mengatakan angka Prevalensi Stunting Berdasarkan Data SGGI 2021 berada di angka 24,8 %. Sementara di Tahun 2024 sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Presiden menjadi 14%, Proyeksi Penurunan Tahun 2022 sebesar 21,7%, Tahun 2023 17,81%, dan Tahun 2024 14,33% (sumber data BKKBN).
Terkait proyeksi penurunan itu, Pemprov Sumsel kata Wagub Mawardi Yahya telah melakukan langkah-langkah Percepatan Penurunan Stunting.
Beberapa langkah itu di antaranya melalui SK Gubernur Sumatera Selatan Nomor 212/kpts/bappeda/2022 tentang pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Provinsi Sumatera Selatan dimana tugas ketua sebagai mengkoordinasikan, memastikan pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan percepatan penurunan stunting antar organisasi perangkat daerah maupun dengan pemangku kepentingan lain, merumuskan kebijakan dan lainnya.
Selanjutnya adalah Surat Gubernur Sumsel kepada Bupati/Walikota se Sumatera Selatan Nomor. 140/3807/DPMD/2022 tanggal 31 Oktober 2022 perihal Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 untuk penurunan angka Stunting.
“Ketiga dengan Pembentukan Tim Pendamping Keluarga (TPK) Sebanyak 6.130 Tim (18. 390) Orang Yang Berada Di Seluruh Desa/Kelurahan. Dan keempat Pembentukan Satuan Tugas (SATGAS) dan Technical Assistant (TA) Stunting Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota,” jelasnya.
Berikutnya adalah menyelesaikan pelaporan TPPS Semester 1 yang telah diunggah di Website Bangda Kemendagri, juga memfasilitasi penyelesaian Laporan TPPS dimaksud untuk TPPS dtingkat Kota/Kabupaten, sebanyak 17 kota/kabupaten telah menyelesaikan pelaporannya.
Dan untuk Pelaporan semester 2 sedang berproses dan akan diselesaikan pada awal Januari tahun 2023 sebagai mana petunjuk Ketua TPPS Pusat, serta memfasilitasi pengukuhan Bapak dan Bunda Asuh Anak Stunting oleh Bapak Kepala BKKBN RI bagi Pemerintah Kota Kabupaten OKU Selatan (Bupati, Wakil Bupati, Ketua TP PKK, Ketua BKOW dan jajaran Kepala OPD).
Lebih jauh Mawardi Yahya mengatakan, demi mewujudkan Percepatan Penurunan Stunting Iapun meminta semua semua Dinas/Badan yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung untuk segera membuat peta kerja dari masing-masing untuk pelaksanaan percepatan penurunan stunting.
Pelaksanaan Percepatan Penurunan Stunting itu menurutnya dapat dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara kementerian/lembaga, Pemkab, hingga ke desa.
