PALI, — Tekanan ribuan massa yang tergabung dalam Masyarakat Peduli PALI akhirnya membuahkan hasil. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) PALI resmi menyetujui tuntutan massa aksi untuk mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan bagi 40.499 warga, yang sebelumnya dinonaktifkan sejak 1 Januari 2026.
Kesepakatan itu tercapai setelah aksi demonstrasi besar-besaran yang digelar pada Senin (19/1/2026) di Kawasan Simpang Limo hingga Kantor DPRD PALI. Aksi yang berlangsung tertib dan damai tersebut menjadi titik balik perjuangan masyarakat mempertahankan hak dasar di bidang kesehatan.
Melalui Wakil Bupati PALI, Iwan Tuaji, SH, Pemkab PALI berjanji akan mengaktifkan kembali kepesertaan BPJS Kesehatan dalam waktu maksimal 10 hari ke depan.
“Kalau dari kami Pemerintah Kabupaten PALI, tentu inginnya secepat mungkin. Namun karena proses aktivasi berada di pihak BPJS, maka disepakati maksimal 10 hari. Syukur-syukur bisa kurang dari itu,” ujar Iwan Tuaji di hadapan massa aksi.
Sementara itu, Koordinator Aksi Masyarakat Peduli PALI, Abu Rizal, menegaskan bahwa diterimanya tuntutan tersebut merupakan kemenangan rakyat PALI.
“Ini adalah kemenangan rakyat. Tapi perjuangan belum selesai. Kami akan terus mengawal keputusan ini sampai BPJS Kesehatan benar-benar aktif kembali untuk 40.499 warga PALI,” tegas Abu Rizal.
Ia juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada seluruh masyarakat PALI yang telah turun ke jalan serta menjaga aksi tetap tertib dan damai.
Senada dengan itu, Wisnu Dwi Saputra, selaku koordinator aksi lainnya, menegaskan bahwa keberhasilan ini membuktikan kekuatan suara rakyat ketika bersatu.
Wabup PALI saat menyampaikan hasil tuntutan, Pemkab PALI berjanji akan mengaktifkan kembali (Foto/Anas)
“Hari ini rakyat PALI membuktikan bahwa kebijakan yang keliru bisa diluruskan dengan cara konstitusional. Ini bukan soal kelompok tertentu, tapi soal hak dasar masyarakat atas pelayanan kesehatan. Kami minta Pemkab PALI benar-benar menepati janji dan tidak mengulang kebijakan serupa di masa depan,” ujar Wisnu.
Ia juga menegaskan bahwa pihaknya akan tetap membuka ruang komunikasi, namun tidak segan kembali turun ke jalan jika komitmen tersebut tidak direalisasikan. (Jeksi)
