MUARA ENIM– Pengawasan keuangan daerah harus diperkuat dalam rangka menjamin transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas penggunaan anggaran daerah.
Ini penting untuk mencegah penyalahgunaan dan penyimpangan panggaran utamanya dalam mendukung terwujudnya pembangunan di Kabupaten Muara Enim yang sejalan visi Muara Enim Bangkit Rakyat Sejahtera (MEMBARA).
Hal tersebut disampaikan Bupati Muara Enim, H. Edison, S.H., M.Hum., pada acara penandatanganan naskah nota kesepahaman antara Pemerintah Kabupaten Muara Enim dengan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sumatera Selatan di Balai Agung Serasan Sekundang, Kamis (08/05).
Adapun pada kerjasama ini, Bupati menandatangani kesepakatan bersama Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel, Sofyan Antonius, yang diharapkan dapat secara berkesinambungan memberikan asistensi atau bimbingan atas pengelolaan anggaran daerah dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan siap bersinergi dengan BPKP untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) di Bumi Serasan Sekundang.
Selain meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, termasuk pengawasan keuangan dan pembangunan, Bupati juga menginginkan kerjasama dapat memastikan penggunaan anggaran daerah yang efisien, transparan dan akuntabel.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sumsel, Sofyan Antonius menambahkan kerjasama ini juga diharapkan berdampak terhadap peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Muara Enim. Selain itu, dapat memperkuat integritas proyek pembangunan dan mengoptimalkan kinerja pemerintah daerah.
