Kunker ke Kemenpan RB, Pj. Bupati Kurniawan: Pemkab Muara Enim Komitmen Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik, Efektif, Efisien dan Akuntabel
MUARA ENIM– Meningkatkan optimalisasi akuntabilitas kinerja dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di pemerintah kabupaten (Pemkab) Muara Enim, Pj. Bupati Muara Enim, Kurniawan, AP., M.Si., melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Republik Indonesia di Jakarta.Senin (07/11/2022)
Dalam kunjungan tersebut, Pj. Bupati yang didampingi Pj. Sekretaris Daerah, H. Riswandar, S.H., M.H., Inspektur, Suhermansyah, S.T., M.Eng., dan Kepala Bagian Organisasi, Wulandari Wijayanti, S.H., Kn., diterima langsung Deputi Reformasi Birokrasi Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Prof. Dr. Erwan Agus Purwanto, M.S., dan Asisten Deputi Perumusan dan Koordinasi Kebijakan Penerapan Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan, Kamaruddin, Ak., M.Si.
Pj. Bupati menyampaikan bahwa Pemkab. Muara Enim maupun dirinya selaku kepala daerah berkomitmen mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien serta akuntabel, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pelaporan. Hal tersebut menurutnya tak lain sebagai upaya dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.
Pj. Bupati-pun berterima kasih atas evaluasi maupun masukkan dari Kemenpan-RB dan berkomitmen melakukan perbaikan secara berkesinambungan di setiap tahunnya guna menciptakan manajemen kinerja yang akuntabel dan profesional.
Sementara itu beberapa perangkat daerah terkait melaksanakan pemaparan dalam evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) tahun 2022 kepada tim evaluasi Kemenpan-RB. Sesuai tema pembangunan Kabupaten Muara Enim di tahun 2022, yaitu Penguatan Ekonomi Masyarakat Menuju Muara Enim Mandiri, maka dipaparkan 3 upaya unggulan yaitu peningkatan ketahanan perekonomian melalui penguatan ekonomi pedesaan, pengembangan UMKM unggul dan industri kreatif, pemerataan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas; dan peningkatan kualitas tata kelola pemerintah dan pelayanan publik.
