Wujudkan Satu Data Indonesia, 256 Petugas Pendataan Potensi Desa di Kabupaten Muara Enim Diberi Pelatihan
MUARA ENIM– Dalam rangka penguatan data di desa guna mewujudkan Satu Data Indonesia, Sebanyak 256 orang petugas pendataan potensi desa di Kabupaten Muara Enim diberi Pelatihan Pendataan Potensi Desa, Kamis (10/11) di Aula Bina Desa Dinas Pemdes Kabupaten Muara Enim.
Saat membuka kegiatan tersebut, Bupati Muara Enim diwakili Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kabupaten Muara Enim H Riswandar mengapresiasi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Muara Enim bersama dengan Badan Pusat Stastik (BPS) Kabupaten Muara Enim yang telah bersinergi menggelar giat pelatihan pendataan potensi desa guna mewujudkan satu data Indonesia.
Dirinya mengatakan, peran desa sebagai satuan wilayah terkecil sangat lah penting dalam menjalankan roda pembangunan di daerah, Pemerintah Desa bahkan dituntut untuk mampu menyelenggarakan kegiatan statistik di wilayahnya masing-masing dalam rangka untuk mendukung penguatan data di tingkat desa.
“Oleh karenanya, saya berpesan kepada para peserta pelatihan pagi ini untuk menyerap ilmu semaksimal mungkin guna menjadi bekal sodara-sodari sekalian nantinya dalam menginput potensi di masing-masing desa,”tegas Riswandar.
Lebih lanjut dirinya menerangkan, saat ini desa/kelurahan bukan lagi sebagai objek pembangunan melainkan sudah menjadi subjek dan ujung tombak dari pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, kebijakan pembangunan di desa akan lebih tepat sasaran dan lebih bermanfaat bagi masyarakat dengan dilandasi data yang lengkap dan akurat.
“Pelatihan ini merupakan langkah yang tepat dan perlu dilakukan guna pemuktahiran data desa melalui Pendataan Potensi Desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Muara Enim,”jelas Riswandar.
Dikesempatan yang sama, Kadis Kominfo Kabupaten Muara Enim Ardian Arifanardi menuturkan bahwa tujuan dari kegiatan ini guna mewujudkan Satu Data Indonesia, yang mana nantinya data tersebut dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pusat dalam menentukan arah kebijakan pembangunan yang ada di daerah.
