MUARA ENIM– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muara Enim menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah – Perubahan (RAPBD – P) Pemkab Muara Enim Tahun Anggaran 2021
Hal ini tertuang dalam berita acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Muara Enim ke -XI yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Muara Enim Liono Basuki, B.Sc dan diikuti 29 anggota DPRD dan hadir 5 orang secara virtual, Kamis (30/92021)
Diungkapkan Liono Basuki, sebelum dituangkan dalam berita acara, penyampai pertama dari Komisi I DPRD Muara Enim, Boni mangatakan bahwa setelah mendengar, menyimak dan membaca RAPBD-P yang dipaparkan Pj. Bupati, mengambil kesimpulan bahwa Eksekutif untuk melakukan evaluasi pelaksanaan Pilkades, dan tolong ditindaklanjuti arah pembangunan harus sesuai dengan RPJMD Kabupaten Muara Enim 2018-2023.
Dari Komisi II DPRD Muara Enim, Edi Chandra mengapresiasi kepada Pemkab Muara Enim pada masa keuangan sulit masih berusaha mencari solusi mengatasi permasalahan. “Kami sependapat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan skala prioritas,” ujar Edi.
Kemudian Komisi III DPRD Muara Enim, melalui penyampai Meta Apriyani, mengatakan bahwa Komisi III mendukung langkah – langkah Eksekutif seperti mewajibkan perusahaan membuat NPWP di Kabupaten Muara Enim sebelum memulai usaha, dan kewajiban perusahaan memiliki kantor di Kabupaten Muara Enim.
Terakhir, Komisi IV DPRD Muara Enim dengan penyampai Izroni Ilyas yang meminta anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika Muara Enim ditingkatkan agar lebih optimal dalam melaksanakan fungsi kehumasan, sehingga pembangunan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Muara Enim bisa tersampaikan dengan baik.
Menanggapi RAPBD – P Tahun Anggaran 2021 yang disetujui DPRD Kabupaten Muara Enim pada rapat paripurna ke-XI DPRD Muara Enim, Pj Bupati H Nasrun Umar didampingi Pj Sekda Emran menyampaikan apresiasi dan ungkapan terimakasih ke DPRD Muara Enim.
“Atas nama Pemkab Muara Enim saya ucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Muara Enim dengan jerih payah, perhatian, dan pemikiran mulai dari fraksi dan pandangan komisi hingga pleno hari ini menyetujui RAPBD-P Tahun Anggaran 2021,” ucap Pj. Bupati.
Dikatakan HNU, meskipun menyadari keuangan Daerah cukup sulit saat ini, tapi RAPBD-P tahun anggaran 2021 sudah bisa disetujui dan menjadi kesepakatan bersama Eksekutif dan Legislatif. Meskipun belum semua bisa diakomodir dengan keterbatasan keuangan daerah dan akibat dampak pandemi.
Maka dari itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan bisa mencari sumber – sumber diluar APBD yakni melalui CSR BUMN maupun BUMS yang ada di Kabupaten Muara Enim.
“Dengan keterbatasan yang ada Eksekutif akan terus melakukan koordinasi dengan Pusat dan Pemerintah Provinsi tidak lain untuk meningkatkan PAD dimasa datang,” ujar Pj. Bupati.
Kedepan lanjut Pj. Bupati, dengan adanya aspirasi dan tanggapan dari Dewan ini akan menjadi perhatian, kajian, dan pertimbangan Eksekutif guna ditindaklanjuti terhadap apa yang telah dilakukan dan apa yang akan dilakukan yang akan datang.
“Mohon maaf bila ada yang tidak berkenan selama pembahasan RAPBD-P ini, sebelum menjadi Perda secepatnya akan diajukan ke Gubernur untuk dievaluasi. Kami harap tidak akan memakan waktu lama sehingga program dapat dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang,” ucap Pj. Bupati.
Turut hadir pada kesempatan ini, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Muara Enim, Para Staf Ahli Pemkab Muara Enim, Para Asisten Pemkab Muara Enim, Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pemkab Muara Enim, Para Camat Se-Kabupaten Muara Enim, dan sejumlah Pimpinan BUMD dalam lingkup Kabupaten Muara Enim.
