Gelar Rapat Paripurna ke XVII, Ini Empat Poin Penting Yang Dibahas DPRD Prabumulih

PRABUMULIH– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Prabumulih menggelar Rapat Paripurna Ke-XVII Masa Persidangan II dengan agenda pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025, di ruang rapat paripurna Selasa (31/3/2026).

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, H Deni Victoria SH MSİ, didampingi Wakil Ketua I Aryono ST dan Wakil Ketua II Ir Dipe Anom.

Sidang tersebut dihadiri Wali Kota Prabumulih, H Arlan, bersama Wawako Franky Nasril S.Kom MM, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.

Dalam agenda rapat, terdapat empat poin penting yang dibahas, yakni pengesahan jadwal kegiatan pembahasan LKPJ Wali Kota Prabumulih Tahun Anggaran 2025, penyampaian nota pengantar Wali Kota terhadap LKPJ, penandatanganan berita acara serah terima, serta pembentukan Panitia Khusus (Pansus).

Ketua DPRD Prabumulih, H Deni Victoria, menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting dalam fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah.

“Melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD akan mencermati secara menyeluruh capaian kinerja pemerintah daerah selama satu tahun anggaran, sekaligus memberikan catatan dan rekomendasi sebagai bahan evaluasi ke depan,” ujarnya.

la menambahkan, pembentukan Pansus menjadi langkah strategis agar pembahasan berjalan lebih fokus, mendalam, dan menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.

Sementara itu, Wali Kota Prabumulih, H Arlan atau yang akrab disapa Cak Arlan, dalam nota pengantarnya memaparkan sejumlah capaian pembangunan selama tahun 2025.

la menyebut, capaian kinerja pembangunan daerah mencapai 53,5 persen. Selain itu, tingkat kemiskinan berhasil ditekan menjadi 9,3 persen, sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) meningkat menjadi 79,17 persen.

“Angka pengangguran juga mengalami penurunan menjadi 4,72 persen, serta rasio ketimpangan (gini ratio) turun menjadi 0,353,” jelasnya.

Cak Arlan juga memaparkan berbagai program unggulan yang telah direalisasikan, di antaranya program MBG, bantuan kematian bagi masyarakat, serta pembagian seragam sekolah gratis bagi 32 ribu siswa berupa dua stel pakaian.

Tak hanya itu, Pemkot Prabumulih juga telah melakukan pengadaan 12 unit ambulans, peningkatan honor Ketua RT/RW, program pembukaan lahan gratis, hingga dukungan permodalan bagi pelaku UMKM.

“Selain itu, kami juga terus mendorong peningkatan investasi di Kota Prabumulih serta menaikkan insentif bagi guru TPA sebagai bentuk perhatian terhadap sektor pendidikan dan keagamaan,” tambahnya.

Lebih lanjut, Cak Arlan mengungkapkan, selama tahun 2025 Pemerintah Kota Prabumulih juga berhasil meraih sejumlah penghargaan di berbagai bidang.

“Di antaranya pencapaian Universal Health Coverage (UHC), indeks harmoni, keaktifan dalam berbagai kompetisi, implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIF dari BSB, inovasi pelayanan publik, dan sejumlah penghargaan lainnya,” ungkapnya

Terkait pengelolaan keuangan daerah, Cak Arlan juga melaporkan bahwa hingga saat i masih dalam proses audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.

“Untuk tahun anggaran 2025, pendapatan daerah tercatat sebesar Rp 1,1 triliun dan belanja daerah juga sebesar Rp 1,1 triliun. Selain itu, terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SilPA) sebesar Rp 159 miliar. Seluruhnya saat ini masih dalam proses auc BPK RI,” jelasnya.

la berharap, melalui pembahasan LKPJ ini, DPRD dapat memberikan rekomendasi yang konstruktif guna meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat ke depan.

Rapat paripurna berlangsung tertib dan lancar, serta menjadi bagian penting dalam mekanisme evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah.