Rapat Pengendalian Inflasi Bersama Kemendagri, Wako Arlan Sampaikan Komitmen Dukung Kebijakan Pusat
PRABUMULIH — Wali Kota Prabumulih H. Arlan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan Sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 serta Sosialisasi Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal.
Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual dari Ruang Rapat Wali Kota Prabumulih dan diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI), Selasa (5/5/2026).
Rakor tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri RI mewakili Menteri Dalam Negeri, serta diikuti sejumlah narasumber dari berbagai instansi, di antaranya Direktorat Jenderal Hortikultura Kementerian Pertanian, Mabes TNI, Kejaksaan Agung, Perum Bulog, Badan Pusat Statistik (BPS), serta Satgas Pangan Polri.
Dalam rapat ini, dibahas berbagai langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga dan pengendalian inflasi di daerah, khususnya menjelang momentum penting yang berpotensi memengaruhi harga bahan pokok. Pemerintah daerah diharapkan terus memperkuat sinergi lintas sektor, meningkatkan efektivitas pengawasan distribusi, serta memastikan ketersediaan dan keterjangkauan bahan pangan bagi masyarakat.
Selain itu, sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 menjadi perhatian penting dalam rangka memperoleh data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Sementara itu, sosialisasi penyelenggaraan jaminan produk halal bertujuan untuk meningkatkan pemahaman para pemangku kepentingan terkait pentingnya sertifikasi halal bagi produk yang beredar di masyarakat, sehingga mampu meningkatkan kualitas dan daya saing produk.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Asisten I Pemerintah Kota Prabumulih Dr. Drs. H. Aris Priadi, S.H., M.Si, perwakilan BPS, unsur Polres, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kota Prabumulih.
Pemerintah Kota Prabumulih berkomitmen untuk terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam menjaga stabilitas inflasi, memperkuat data ekonomi daerah, serta meningkatkan kualitas dan daya saing produk halal demi kesejahteraan masyarakat.
