Palembang — Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) H. Herman Deru menegaskan komitmen pemerintah dalam menghadirkan keadilan yang berpihak pada kelompok rentan. Hal ini disampaikan saat menerima audiensi dengan Ketua Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Palembang yang baru, Drs. H. Abdullah, S.H., M.H., Jumat (20/6/2025).
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Gubernur Sumsel, keduanya membahas rencana penandatanganan nota kesepahaman (MoU) untuk menjamin hak-hak janda dan anak yang ditelantarkan setelah perceraian.
“Ini adalah bentuk tanggung jawab moral dan sosial dari negara, melalui pemerintah dan peradilan agama,” ujar Herman Deru.
Menurutnya, perlindungan terhadap janda dan anak-anak adalah bentuk konkret dari keadilan sosial yang harus dikedepankan dalam pembangunan hukum.
Ia menjelaskan bahwa ide MoU ini telah lama ia rancang sebagai bentuk respons terhadap banyaknya keluhan masyarakat soal penelantaran pasca-perceraian.
“Sudah waktunya kita hadir memberikan rasa aman bagi mereka yang kerap menjadi korban dalam sistem hukum keluarga,” tambahnya.
Lebih dari sekadar kerja sama formal, Herman Deru menyebut inisiatif ini sebagai terobosan menuju sistem hukum yang lebih beradab dan berempati.
Gubernur berharap, pada Juli 2025, kerjasama ini bisa diresmikan dalam bentuk MoU resmi antara Pemprov dan PTA Palembang.
Sementara itu, Ketua PTA Palembang menyambut positif rencana kerja sama tersebut. Ia menyatakan kesiapan lembaganya untuk bersinergi demi kepentingan masyarakat.
“Kami menyambut baik gagasan ini. Semoga bisa segera terealisasi demi kepentingan umat,” kata Abdullah.
Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam memperkuat pelayanan hukum yang ramah keluarga.
“Dengan dukungan dari Pemprov Sumsel, kami yakin kehadiran Pengadilan Agama akan semakin dirasakan masyarakat,” tutup Abdullah.
