PALI – Bupati Penukal Abab Lematang Ilir (PALI), Asgianto, S.T., memimpin langsung kegiatan Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah (Otda) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Rabu (4/11/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum koordinasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.
Kegiatan yang berlangsung di Guest House tersebut diikuti dalam suasana diskusi konstruktif dengan membahas sejumlah isu strategis terkait pelaksanaan otonomi daerah.
Beberapa hal yang menjadi perhatian meliputi efektivitas birokrasi, sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dalam forum tersebut, Bupati Asgianto memimpin jalannya rembuk dan diskusi sebagai bagian dari upaya Pemerintah Kabupaten PALI memperkuat koordinasi dengan pemerintah pusat.
Langkah ini dinilai penting agar kebijakan pembangunan daerah dapat berjalan searah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan program nasional.
Melalui kegiatan tersebut, Pemkab PALI juga berupaya memastikan pelaksanaan otonomi daerah tidak hanya berorientasi pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan, tetapi turut memberikan dampak nyata terhadap pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Bupati Asgianto menegaskan bahwa koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah pusat menjadi salah satu aspek penting dalam menjalankan roda pemerintahan daerah.
“Melalui forum Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah ini, kita ingin memperkuat sinergi dan koordinasi dengan pemerintah pusat, sehingga penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten PALI dapat berjalan lebih efektif, selaras dengan regulasi, serta mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya membangun tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel sebagai fondasi dalam mendukung percepatan pembangunan daerah.
Pemerintah Kabupaten PALI berharap, melalui komunikasi dan diskusi bersama Kemendagri, berbagai kebijakan daerah dapat terus diselaraskan dengan arah kebijakan nasional. Dengan demikian, program pembangunan yang dilaksanakan dapat berjalan optimal dan tepat sasaran.
Kegiatan Rembuk dan Bincang Otonomi Daerah ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen Pemkab PALI dalam mewujudkan pemerintahan yang responsif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah diharapkan mampu mendorong terwujudnya Kabupaten PALI yang semakin maju melalui tata kelola pemerintahan yang baik.(.adv jek)
