MUARA ENIM – Terkait aksi damai warga Pali, Muara Enim dan Prabumulih (PMP) yang menuntut pihak perusahaan PT.MPC pada 7 Juni 2023 lalu, pihak perusahaan telah memberikan jawaban sesuai kesepakatan yang telah dijadwalkan pada 13 Juni 2023.

Dalam jawabannya yang ditengahi oleh Polres Muara Enim melalui Kasat Intelkam Iptu Cahaya Nugraha Minartama yang juga dihadiri oleh direktur PT.MPC dan didampingi Legal Hukum Abi Samran,SH,MH serta beberapa Humas Perusahaan terkait. Bahwa dari Sembilan point tuntutan warga, beberapa diantarannya diakui perusahaan telah dipenuhi.

Seperti terkait tuntutan tenaga kerja, PT.MPC bersediah memenuhi tenaga kerja penduduk desa setempat yang memenuhi syarat berdasarkan kebutuhan produksi dan operasi perusahaan.

BACA JUGA  Pakai Baju Berlogo Palu Arit, Rumah Pemuda Ini Didatangi Anggota Kodim Muara Enim. Ini Pengakuannya

“Dalam hal urutan pekerjaan, prioritas diberikan pada kebutuhan pekerjaan pembebasan lahan, setelah dipenuhi jatah lahan, secara bertahap mengatur kesempatan kerja bagi penduduk desa ring satu” jelas Humas PT.Musi Prima Coal (MPC) Tarmizi diwakili oleh Legal Hukumnya Abi Samran,SH,MH

Tak hanya itu, terkait masalah pengolahan limbah di tiga area, PT.MPC telah menugaskan perusahaan pelayaran yang diwakili oleh transportasi PT Amanah Karya Anugerah (AKA) untuk melakukan transportasi sungai dan ketentuan dalam kontrak harus memenuhi persyaratan sesuai hukum.

“Jika penduduk desa menemukan masalah limbah dapat menghubungi PT.AKA untuk menanganinya” lanjut Abi kepada perwakilan PMP yang hadir dalam rapat di ruang gerai caffe oleh-oleh Muara Enim, Selasa (13/6/2023).

BACA JUGA  APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 Senilai Rp.3,09 Triliun Disepakati

Sementara terkait tuntutan warga mengenai perbaikan jalan Gunung Kemala di akui pihak PT.MPC bukan tanggungjawab perusahaan, karena jalan tersebut merupakan jalan milik Pemerintah Kota (Pemkot) Prabumulih.

Beberapa tuntutan lainnya seperti pemasangan rambu-rambu di sungai Lematang dan pengolahan limbah debu, kebisingan secara rutin dilakukan pengecekan dengan hasil masih dalam batas wajar.

Sementara itu, Aka Cholik Darlin Tim Humas pelayaran PT.AKA mengaku telah memiliki izin lengkap dari pemerintah terkait yang sempat dibahas di Dinas Perhubungan Provinsi Sumsel beberapa waktu lalu.

“Untuk operasi dermaga dan pekerjaan lainnya kami sudah memiliki izin transportasi yang lengkap” tutur Aka sapaan akrabnya ketika dibincangi awak media.

Ditempat yang sama, Kasat Intelkam Polres Muara Enim Iptu Cahaya Nugraha Minartama sebagai mediator yang juga mengawal jalannya rapat tertutup itu, meminta warga untuk menyampaikan pendapat sesuai hukum yang berlaku, dan pihaknya akan terus melakukan kordinasi dengan perusahaan dan masyarakat agar permasalahan ini bisa diselesaikan dengan baik

BACA JUGA  Lepas Kontingen Peparprov Sumsel III, Pj. Bupati HNU Optimis Muara Enim Raih Peringkat 3 Besar 
Artikulli paraprakPemkab Muba Optimalkan Peran Komunitas Informasi Masyarakat
Artikulli tjetërTak Ingin Kabupaten Muratara Disebut Kabupaten Tertinggal, Gubernur Herman Deru Kebut Pembangunan Infrastruktur Melalui Bangubsus

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini